OTSUS: Kita ini ingin maju atau hanya balas dendam?

Dalam banyak tulisan telah kita baca berbagai berita tentang OTSUS. Namun selalu saja ada berbagai isu yang terkait dengan OTSUS tersebut. Hal ini disebabkan karena ternyata setelah hampir 6 (enam) tahun berjalan, OTSUS rupanya belum (tidak..?) membawa manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Papua. Berbagai kebijakan yang dibuat serta diimplementasikan ternyata jauh (bahkan tidak mendekati) dari kebutuhan riil masyarakat Papua. Bahkan karena hal itu maka di Papua ada istilah yang muncul setelah OTSUS berlaku di Papua: Banyak Pejabat daerah yang pada masa OTSUS ternyata memelihara kuda, kijang, panther di garasi – garasi mereka.

Oleh karena itu pada tulisan ini penulis ikut membuat opini tentang kebijakan OTSUS, terutama dalam bidang pendidikan, yang ternyata lebih parah di Banding sebelum era OTSUS.

Otsus, Sebuah Excuse ?

Kita semua di Papua tahu bahwa Otsus atau Otonomi khusus adalah sebuah excuse. Bahwa Jakarta (baca: pemerintah pusat) sudah begitu lama merancang dan menjalankan kebijakan – kebijakan “pukul rata” yang ternyata tidak memperhatikan aspek – aspek sosio-kultular, ekonomi, politik daerah – daerah yang jauh dari Jakarta. Salah satunya adalah Papua.

Kita juga tahu bahwa kekayaan alam di Bumi Papua begitu besar namun selama Papua bergabung dengan NKRI (Pasca PEPERA) masyarakat Papua ternyata tidak diikutsertakan dalam proses – proses pembangunan yang terjadi di daerahnya, yang nantinya implementasi dari proses tersebut akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat Papua.

Ketika masyarakat Papua secara berangsur – angsur mulai cerdas dan sadar akan ketimpangan – ketimpangan pembangunan yang terjadi didaerahnya, yang selama ini bagaikan “sapi perah” maka gerakan – gerakan pro free movement yang telah ada menjadi semakin besar. Tentu hal ini tidak akan dibiarkan oleh Jakarta sebab Papua merupakan daerah penopang utama pembangunan di Indonesia. Hal ini mudah mengukurnya yaitu dengan melihat jumlah setoran pajak yang dibayarkan perusahaan – perusahaan yang beroperasi didaerah Papua.

…lalu “turun”lah Otsus yang pada dasarnya adalah “mengkompensasi” gerakan – gerakan free movement tadi walaupun sebetulnya yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat Papua adalah Independence.

Otsus, What’s Miss?

Otsus pada dasarnya adalah bertujuan untuk meningkatkan akses mayarakat Papua pada pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan akan sendirinya tercapai jika tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat sudah semakin baik. Tentu kita tidak bisa lagi memperdebatkan mana yang prioritasnya lebih penting antara pendidikan dan kesehatan. Karena hal itu sama dengan memperdebatkan duluan mana antara telur dan ayam.

Namun selama Otsus berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun (Otsus mulai diberlakukan di Papua pada tahun 2001) tidak terlihat kebijakan – kebijakan pro kemajuan, yang signifikan, dalam membangunan masyakat Papua yang lebih maju. Dari berbagai diskusi yang dilakukan tergambar bahwa banyak sekali masalah yang muncul dalam pelaksanaan Otsus itu sendiri. Mulai dari Jakarta yang setengah hati mengimplementasikan Otsus di Papua, Ketakutan terhadapa gerakan – gerakan free movement yang semakin besar, Pemerintah dan masyarakat Papua yang masih setengah hati menerima opsi Otsus yang ditawarkan Jakarta sampai pada kesiapan sumber daya manusia yang kurang di daerah tersebut.

Dari masalah – masalah yang terinventarisir dalam implementasi Otsus diPapua ternyata implikasi yang besar yang muncul adalah cost sosial yang begitu besar dalam implementasi Otsus. Maksudnya cost atau energi yang habis terpakai untuk hal – hal yang sosial-emosional, seperti friksi yang timbul antar golongan karena peminpin daerah bukan beradal dari masyarakat suku lokal tetapi dari suku daerah lain, semua suku ingin memimpin, prosedur hak ulayat adat yang sangat berbelit – belit bahkan cenderung merugikan karena ketidakjelasan prosedurnya, dll yang kesemuanya itu sangat menghambat perkembangan pembangunan karena ternyata kita belum sadar untuk melihat kebijakan – kebijakan model apa yang dihasilkan atau manfaat apa yang akan diperoleh dari investasi yang dilakukan didaerah tersebut serta keterlibatan apa yang bisa ditawarkan oleh masyarakat lokal dan lain sebagainya. Ternyata pemerintah Papua beserta perangkat – perangkatnya juga tidak sepenuhnya paham tentang manfaat Otsus bagi mereka sendiri. Bahwa Otsus adalah tools yang begitu baik kalau mau digunakan secara sunggung – sungguh belum juga dipahami. Bahwa Otsus bukan hanya masalah duit yang besarnya 2,5% dari APBN belum juga dipahami dengan baik. Bisa jadi hal ini disebabkan karena ternyata UU Otsus hanya dibaca dan dipahami oleh kalangan akademis saja serta mereka yang terlibat dalam penyusunan UU itu sendiri.Karena itu ungkapan bahwa pada era otsus banyak pejabat di Papua yang memelihari Kuda, Kijang, Panther dalam garasi – garari mereka sudah hampir menjadi kenyataan.

Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat ironis. Disatu sisi masyarakat Papua menuntut adanya kebijakan dekonsentrasi yang pro pada kemajuan dan peningkatan peran masyarakat Papua yang selama ini terabaikan. Namun disisi lain ketikan kebijakan itu diberikan ternyata pemerintah Papua yang adalah masyarakat Papua sendiri (Tuan di negeri sendiri) tidak juga dapat mentransformasikan permasalahan – permasalahan yang selama ini dialami dinegeri ini, yang mereka sendiri adalah korban dari kebijakan – kebijakan tersebut, menjadi kebijakan – kebijkan yang pro pada kemajuan.

Kesadaran untuk memacu diri dalam mengejar ketertinggalan menjadi hal yang jauh bara dari panggang. Kesadaran bahwa Papua membutuhkan usaha yang sangat keras oleh seluruh masyarakat Papua untuk mengejar ketertinggalan dibanding daerah – daerah lain belum manjadi paradigma ketika Otsus pertama kali diberlakukan. Bahkan wacana Papua Baru, Papua yang lebih maju, dll, hanya menjadi slogan yang tertulis pada spanduk – spanduk yang digantung di pinggiran jalan.

Bahwa ternyata setelah era Otsus pejabat dan manyarakat yang memiliki akses ke pejabat daerah hanya dispute masalah proyek sudah merupakan rahasia umum. Bahwa kebijakan – kebijakan yang dibuat tidak menyentuh masyarakat kecil yang tidak memiliki akses kepada pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang biasa terjadi.

Hal tersebut tentu sangat disayangkan karena banyak sekali masyarakat papua yang betul – betul ingin maju, berdiri diatas kaki sendiri, dari pada hanya meminta dikasihan dengan 2,5% APBN tadi.

K arena itu ungkapan bahwa kita ini sebetulnya benar – benar ingin membangun Papua atau hanya balas dendam karena selama ini tidak diberi kesempatan untuk memimpin daerah sendiri sudah menjadi wacana yang biasa disini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s